Program Rumah Subsidi 2020 yang Perlu Kamu Tahu

program rumah subsidi 2020 yang perlu kamu tahu

Program Rumah Subsidi – Pemerintah masih akan menyediakan program bantuan rumah bersubsidi pada tahun 2020. Program rumah subsidi yang akan dilanjutkan 2020 adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka perumahan (SBUM), dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Sementara itu, program subsidi selisih bunga (SSB) akan dihentikan mulai 2020. Meskipun demikian, masyarakat yang masih menerima subsidi sampai 2019 tidak perlu khawatir, karena pemerintah masih akan melanjutkan subsidi untuk program yang sedang berjalan.

Pada 2020 pemerintah akan menyiapkan anggaran  FLPP Rp 11 triliun untuk pembiayaan 102.500 unit rumah, SSB Rp 3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran bunga KPR yang sudah berjalan, SBUM Rp 600 miliar untuk memfasilitasi 150.000 unit rumah, serta BP2BT Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.

Mengutip dari detik.com, berikut adalah rangkuman perubahan kebijakan program rumah subsidi yang berlaku mulai 2020:

Tenor Program Rumah Subsidi Akan Dipangkas

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberlakukan tenor 20 tahun untuk program rumah subsidi. Di tahun 2020 nanti jangka waktu cicilan ini akan dikaji ulang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menjelaskan “Kita semua sekarang lagi membahas, apa tidak sebaiknya, tanda petik, fasilitas pemerintah ini berada di rentang itu di bawah 20 tahun, tidak seperti sekarang ini semuanya serba 20 tahun subsidinya,” ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019) kepada detik.com.

Alasannya adalah fakta di lapangan tentang pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) sejak 2015 sampai 2019.

Tercatat kalau rata-rata tenor yang diambil masyarakat adalah di bawah 20 tahun. Yaitu, 10 tahun ke bawah 114.060 unit, 10-15 tahun 426.524 unit, 15-20 tahun 368.132 unit, dan di atas 20 tahun 4 unit.

“Yang tenor ternyata yang ambil 20 tahun itu hanya 4 unit, yang lainnya berkumpul di 10-20 tahun,” tambah Eko.

Syarat Program Rumah Subsidi Dilonggarkan

Syarat rumah subsidi yang rencananya akan disesuaikan adalah batas maksimum gaji pemohon untuk bisa mendapatkan KPR bersubsidi.

Eko D Heripoerwanto menjelaskan, saat ini syarat penerima bantuan subsidi FLPP harus menerima upah maksimal Rp 4 juta. Itu syarat untuk KPR rumah tapak.

“Ya kalau sekarang dilihat ya seperti saya kemukakan tadi, ya memang yang sekarang batas yang Rp 4 juta untuk yang FLPP sudah berlangsung cukup lama ya dan kita sekarang lagi memfinalisasi untuk regulasi dasarnya untuk merubah itu ya,” kata dia di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan kepada detik.com.

Meskipun begitu, Eko belum bisa menjelaskan lebih detil seperti apa perubahan syarat rumah subsidi terkait batas maksimal upah.

Menurutnya saat ini kementerian PUPR sedang menggodok regulasinya. Karena setiap tahun masyarakat mengalami kenaikan upah, maka perubahan syarat batas maksimal upah layak dipertimbangkan.

“Ya itu yang kami sekarang siapkan peraturan terakhirnya yaitu regulasinya untuk tahun 2020,” ujar Eko.

Subsidi Selisih Bunga KPR Dihapuskan

Kementerian PUP sudah memastikan akan menyetop subsidi selisih bunga KPR mulai tahun 2020. Program KPR SSB adalah program yang memungkinkan masyarakat untuk mencicil rumah dengan bunga tetap yaitu 5%.

Kepada detik.com Eko D Heripoerwanto menjelaskan “Nah bagaimana 2020-2024, ini kita bisa lihat bahwa semua (program) yang selama ini ada kita teruskan kecuali SSB (subsidi selisih bunga),” di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.

Menurut Eko, alasan dihentikannya KPR SSB adalah karena program ini membebani fiskal pemerintah dalam jangka waktu yang panjang.

“SSB ini dihentikan alasannya karena beban fiskalnya cukup tinggi. Kan sama sama tahu kalau SSB dijalankan misalnya kreditnya diluncurkan, KPR-nya diterbitkan tahun ini kita harus kawal itu sampai 15-20 tahun ke depan untuk menyiapkan selisih bunga, subsidinya,” beber Eko.

Pada KPR SSB masyarakat hanya membayar bunga tetap yaitu 5%. Selisihnya akan dibayarkan pemerintah sesuai suku bunga yang berlaku bulan itu.

“Contoh pada November waktu terbit suku bunga komersial 11 persen, maka kami menutupi selisih 6 persen. Bulan berikutnya jadi 12 persen, jadi kami menutupi 7 persen,” ujar Eko.

Pergerakan anggaran yang fluktuatif ini menyulitkan proses rancangan anggaran karena jumlah tiap tahunnya tidak pasti.

“Jadi fluktuatif, kami tidak bisa prediksi tiap tahun karena kami sesuaikan dengan bunga yang berlaku,” tambahnya.

Rekomendasi Perumahan

Promo KPR

Bunga Mulai Dari

1 %

Ajukan sekarang sebelum naik