Jual Beli Rumah, Ini Pengertian PPJB, PJB, dan AJB

pengertian PPJB PJB dan AJB

Pengertian PPJB PJB AJB– Dalam transaksi jual beli tanah, istilah-istilah seperti PPJB, PJB, dan AJB pasti sering muncul. Buat Anda yang baru pertama kali melakukan jual beli tanah, tiga istilah ini cukup membingungkan terutama untuk membedakan satu dengan yang lainnya.

Artikel ini akan mengupas apa pengertian PPJB, PJB, dan AJB agar Anda lebih percaya diri dalam melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan

Pengertian PPJB, PJB, dan AJB

Pengertian PPJB

PPJB adalah kepanjangan dari Pengikatan Perjanjian Jual Beli. Intinya, ini adalah surat kesepakatan yang mengikat penjual untuk menjual rumah atau tanahnya ke pembeli.

Pemerintah telah mengatur PPJB dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Aturan ini dikeluarkan dengan merujuk pada Undang-Undang Perumahan dan Permukiman tahun 1992.

Sifat PPJB masih sebatas kesepakatan sehingga tidak dapat menjadi dokumen peralihan hak milik dari penjual ke pembeli. PPJB dibuat sebagai pengikat sementara sebelum AJB dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan biasanya dibuat di bawah tangan.

PPJB perlu dibuat sebelum AJB karena masih ada syarat atau kondisi yang harus terpenuhi sebelum tanah/bangunan berpindah kepemilikan.

Beberapa poin penting yang harus dicantumkan di PPJB adalah:

  • obyek pengikatan jual beli
  • kewajiban dan jaminan penjual
  • kewajiban bagi pembeli
  • isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah

Pengertian PJB

Pengikatan Jual Beli (PJB) adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjual tanah/bangunan ke pembeli di hadapan notaris. PJB dibuat untuk menghadapi situasi-situasi seperti pembayaran yang belum lunas, atau pajak-pajak jual beli yang belum dibayarkan.

Selanjutnya di lapangan Anda akan mengenal dua jenis PJB, yaitu PJB lunas dan PJB tidak lunas. PJB lunas dibuat ketika pembayaran jual beli sudah lunas, namun masih ada kewajiban pajak yang belum dibayarkan, atau AJB masih dalam proses.

PJB jenis ini juga memuat kuasa yang diberikan penjual kepada pembeli untuk menandatangani AJB, sehingga penjual tidak perlu hadir pada proses penandatanganan. Karena itu PJB lunas sering digunakan jika objek jual beli berada di luar wilayah kerja notaris/PPAT yang bersangkutan.

Sementara PJB tidak lunas dibuat jika pembayaran objek jual/beli belum dilunasi. Dalam PJB jenis ini wajib tercantum jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan.

Pengertian AJB

Akta Jual Beli (AJB) adalah bukti legal bahwa pembeli telah membeli tanah/bangunan secara lunas. Jadi jika pembeli membeli tanah dengan cara mencicil, AJB baru bisa diproses setelah pembayaran lunas.

Setiap transaksi jual beli tanah/bangunan akan selalu melibatkan akta jual beli karena akta ini akan digunakan untuk mengeluarkan sertifikat baru atas nama pembeli.

AJB dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diangkat oleh kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI.

Untuk mengurus AJB, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh penjual dan pembeli, terutama dengan kondisi belum ada sertifikat tanah.

Penjual:

  • Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
  • Salinan Kartu Keluarga (KK)
  • Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
  • Surat bukti hak atas tanah
  • Keterangan dari Kepala Desa atau Camat
  • Surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pembeli:

  • Kartu Tanda Penduduk (suami/istri) (Fotokopi)
  • Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fotokopi)
  • Sementara saat akan mengurus proses AJB ke SHM, siapkan beberapa berkas yang harus diserahkan ke kantor BPN.
  • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai. Formulir permohonan memuat identitas diri, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
  • Pembuatan surat bebas sengketa yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam keadaan sengketa, serta ditandatangani oleh RT, RW, dan disahkan oleh kelurahan setempat.
  • Akta Jual Beli dari PPAT
  • Sertifikat Hak Atas Tanah
  • Fotokopi KTP penjual dan pembeli
  • Bukti lunas pembayaran PPh dan BPHTB

Rekomendasi Perumahan