Pemenuhan Kebutuhan KPR Seperti Lingkaran Setan

pemenuhan kebutuhan kpr seperti lingkaran setan

Persoalan KPR di Indonesia sudah mbulet sedemikian rupa hingga membentuk lingkaran setan. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi, tapi kenyataan tersebut tidak berdampak pada tingkat kebutuhan KPR di tahun 2019.

Tingkat Kebutuhan KPR Mengalami Penurunan

Data menunjukkan 11,4 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki hunian. Angka tersebut belum termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di hunian tidak layak.

Sementara itu, angka penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen per Oktober 2019 tercatat tumbuh sebesar 10,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018, yaitu sebesar 13,9% yoy.

Data pembiayaan KPR dari BTN menunjukkan penyaluran KPR BTN pada kuartal III 2019 sebesar 18,45% yoy. Meski dua digit, namun angka ini 3 % lebih kecil dibandingkan kuartal III 2018 yaitu 21,81%.

Menurut Direktur Finance, Planning & Treasury BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menurunnya angka penyaluran KPR berdampak pada BTN House Price Index (HPI) secara nasional pada kuartal III 2019. BTN HPI adalah indeks yang menunjukkan perubahan harga rumah yang dibeli konsumen.

Pada kuartal III tahun 2018 pertumbuhan BTN HPI tercatat 7,26% yoy. Kuartal III tahun 2019, BTN HPI mengalami penurunan, bahkan mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir, 5,74% yoy. Indeks tertinggi nasional ada di wilayah Jawa Timur, yaitu 7,58% yoy.

Baca Juga  Rumah 100juta-an di Pameran Rumah BTN 2019. Mau?

Pertumbuhan KPR yang mengalami perlambatan harus menjadi perhatian serius para stakeholder. Hal ini menjadi serius dan memerlukan penanganan, menurut Nixon karena perlambatan laju KPR berdampak pada 173 subsektor industri.

Upaya Meningkatkan Kebutuhan KPR

Ada beberapa upaya yang bisa dan telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat mengambil KPR:

Melonggarkan Rasio Loan to Value (LTV)

BI telah berupaya memutus lingkaran setan KPR dengan melonggarkan rasio LTV. Dengan adanya kebijakan ini, konsumen dapat membayar uang muka hingga 5% saat akan membeli hunian.

Mengkaji Skema Pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripurwanto mengemukakan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar bisa terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp2 juta hingga di atas Rp6 juta.

Lembaga perbankan seperti CIMB Niaga juga akan mengkaji kemungkinan naiknya batas penyaluran FLPP untuk masyarakat berpenghasilan Rp6 juta ke atas. Kajian dilakukan dengan alasan  jika rencana pemerintah terlaksana maka bukan tidak mungkin akan ada lonjakan permintaan KPR bersubsidi ke depannya.

Pengucuran KPR untuk Hunian Berkonsep Transit (TOD)

Dalam acara Outlook Properti 2020 yang digelar BTN, disebutkan bahwa ke depannya KPR berpotensi dikucurkan untuk hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

“Selain program sejuta rumah, ke depannya akan banyak pengembangan perumahan yang seiring pengembangan transportasi atau TOD. Kami juga lihat ada arah pengembangan [hunian] yang terkoneksi LRT,” ujar Nixon.

Aturan resmi tentang hunian berkonsep transit diatur berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2017. Permen ini menyebutkan bahwa hunian berkonsep TOD harus terletak di simpul jaringan transportasi massal. Jarak hunian juga maksimal 800 meter atau memiliki jarak tempuh 10 menit dari lokasi transportasi massal jarak jauh dan dekat.

Baca Juga  Perbandingan KPR Syariah dengan KPR konvensional

Hunian berkonsep transit bisa menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat terutama generasi milenial. Dengan tinggal tak jauh dari sarana transportasi massal, maka ,akses ke kota untuk bekerja atau sekedar hang out tidak lagi menjadi masalah.

Memfasilitasi Kebutuhan KPR Generasi Milenial

Perlambatan di kebutuhan KPR juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan finansial generasi milenial. Rumah, kini sudah bukan menjadi prioritas bagi generasi milenial yang lebih senang membeli pengalaman.

Untuk menarik minat para milenial mengambil KPR, ada sejumlah saran yang diberikan Direktur PT Ciputra Development Tbk. Harun Hajadi.

“Untuk milenial lebih muda selain edukasi saya rasa butuh insentif. Misal insentif pajak bagaimana kalau mereka cicil properti dapat insentif pajak pribadi, lumayan lah,” ujar Harun.

Senada dengan Harun, Ekonom INDEF Aviliani mengatakan kalau insentif pajak bisa efektif mendorong milenial muda membeli hunian dengan skema KPR.

Aviliani juga berpendapat kalau memenuhi kebutuhan KPR generasi milenial bisa menguntungkan karena bank bisa menyediakan produk cicilan hinggan 30 tahun.

Memenuhi Kebutuhan KPR Pekerja Lepas

Masih kata Aviliani, bank dan otoritas harus mulai membuka diri terhadap potensi pembiayaan rumah ramah pekerja informal. Aviliani menganggap saat ini banyak pekerja informal yang mampu membeli rumah dan ikut program KPR, namun enggan mengajukan karena tidak memiliki slip gaji.

“Karena itu mungkin harus diubah bagaimana cara tidak slip gaji, tapi behaviour menabung misalnya bagaimana. Lalu perilaku mereka selama ini dalam menggunakan uang bagaimana sehingga dari situ bisa dilihat orang ini potensi tidak diberikan KPR,” tutur Aviliani.

Promo KPR

Bunga Mulai Dari

1 %

Ajukan sekarang sebelum naik