Ini Syarat dan Cara Pendaftaran Sertifikat Tanah

Syarat dan Cara Pendaftaran Sertifikat Tanah

Kepemilikan tanah yang sah menurut hukum hanya dapat dibuktikan jika tanah dan bangunan sudah terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Setelah memiliki bukti sah dari BPN, berupa sertifikat tanah, pemilik baru akan diberikan nomor setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Masalah sengketa tanah di Indonesia kerap terjadi karena pemilik asli tidak memiliki sertifikat BPN. Tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah, tanah jadi mudah di klaim oleh pihak lain.

Selain itu, masyarakat juga harus berhati-hati sebelum membeli tanah dan bangunan dengan mengecek sertifikat tanah secara online untuk memastikan keasliannya.

Biaya pengurusan surat-surat yang mahal dan birokrasi berbelit menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk tidak segera mengurus sertifikat kepemilikan tanah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berinisiatif mengadakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Para pemilik tanah melalui PTSL dapat menikmati mudahnya mengurus sertifikat tanah gratis tanpa birokrasi yang berbelit. Program gratis ini rencananya akan terus berlangsung sampai tahun 2025.

Simak terus artikel ini untuk memahami lebih jauh apa itu PTSL dan syarat pembuatan PTSL agar Anda bisa segera menjadi pemilik sah dari tanah dan bangunan yang Anda miliki.

Apa Itu PTSL?

PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan pemerintah mengadakan PTSL adalah untuk membantu perencanaan pembangunan secara nasional di masa mendatang.

Program PTSL diatur secara resmi dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Harapan pemerintah, melalui program ini, masyarakat akan berbondong-bondong mendaftarkan tanahnya sehingga seluruh bidang tanah terdaftar dapat dipetakan.

Seberapa berhasil program PTSL yang telah berjalan sejak 2017?

Di tahun 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang tanah. Di tahun 2018, ATR/BPN mampu melampaui target dengan mengeluarkan 9,4 juta sertifikat tanah, dan pada tahun 2019, ATR/BPN menargetkan 11 juta sertifikat tanah gratis.

Target yang ditetapkan adalah pada tahun 2020 nanti, seluruh tanah di 10 kota di Indonesia terdaftar melalui PTSL, dan rampung menyertifikasi seluruh tanah pada tahun 2025.

Selain untuk kepentingan pembangunan nasional, PTSL juga diharapkan dapat menjadi sumber pemberdayaan masyarakat. Dengan menjadi pemilik tanah yang sah, masyarakat dapat lebih leluasa mengambil manfaat ekonomis dari tanah dan bangunan.

Metode PTSL merupakan inisiatif pemerintah melalui kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan dan papan. Selain dalam Instruksi Presiden, program pendaftaran sertifikat tanah ini juga dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL.

Syarat Pendaftaran Sertifikat Tanah

Untuk mengajukan pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Simak syarat pendaftaran sertifikat tanah yang harus diperhatikan pemohon:

  1. Kartu Keluarga (KK)
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  3. Surat tanah yang bisa berupa letter C, Akte Jual Beli, Akte Hibah atau Berita Acara Kesaksian, dll.
  4. Tanda batas tanah yang terpasang dan sudah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.
  5. Bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) .
  6. Surat permohonan atau surat pernyataan peserta.

Tahapan Pelaksanaan PTSL

Alur proses pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL dibagi menjadi 6 tahapan. Pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN telah memastikan kualitas tenaga PTSL yang kompeten mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat.

Jika Anda ingin mendaftarakan sertifikat tanah dalam program PTSL, simak tahapan pelaksanaan PTSL berikut ini.

1. Tahap Penyuluhan

Tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan wajib diikuti oleh peserta PTSL.

2. Tahap Pendataan

Di tahap kedua ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah. Beberapa informasi yang akan ditanyakan oleh petugas adalah tentang pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah warisan, hibah, atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh)

3. Tahap Pengukuran

Di tahap ini, akan ada petugas yang mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Selama berlangsungnya tahap pengukuran, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

4. Sidang Panitia A

Pada tahapan ini, petugas akan meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri tiga anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan, akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan.

5. Pengumuman dan Pengesahan

Selama 14 hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan atau kantor pertanahan setempat.

6. Penerbitan Sertifikat

Pada tahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah akan diserahkan oleh petugas dari ATR/BPN kepada pemilik.

Hati-Hati Pungutan Liar PTSL

Program PTSL seharusnya adalah program pendaftaran sertifikat tanah gratis. Peserta PTSL hanya dikenakan biaya Bea Perolehan atas Tanah dan Banguanan (BPHTB) jika ada.

Namun, sempat tersiar kabar bahwa ada masyarakat yang dikenai pungutan biaya. Dihimbau bagi masyarakat yang mengalami kejadian seperti ini untuk segera melaporkan pada kantor BPN di wilayah masing-masing.

Rekomendasi Perumahan