Ini Risiko Pinjaman Online Tidak Terdaftar di OJK

risiko pinjaman online tidak terdaftar di ojk

Pinjaman online terdaftar di OJK – Beredarnya bank emok di tengah masyarakat Jawa Barat  sangat meresahkan karena dianggap merupakan praktek rentenir 4.0.

Menyasar target ibu-ibu, untuk bisa pinjam uang dari bank emok yang dibutuhkan hanya KTP. Syarat mudah inilah yang bikin masyarakat tergiur pinjam uang untuk kebutuhan konsumtif semata.

Meskipun demikian, kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya, Edi Ganda Permana, mengatakan kalau bank emok bukan merupakan praktek rentenir. Alasannya, karena peminjaman uang dilakukan oleh lembaga keuangan berizin seperti PNM, Ventura, dan BTPN.

Menanggapi keresahan terkait bank emok ini, pihak OJK Kota Tasikmalaya telah bertemu dengan sejumlah lembaga keuangan resmi yang disinyalir terkait kasus bank emok.

Edi mengatakan,  “Kami sudah memanggil PNM, Ventura, dan BTPN. Dan Alhamdulillah mereka menyampaikan produknya secara lugas dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan terdapat beberapa produk yang mereka sampaikan itu memiliki sistem bagi hasil bunga yang dikembalikan lagi ke masyarakat.”

Pinjaman Online Terdaftar di OJK

Masih menurut Edi, sekarang ini keberadaan pinjaman online atau fintech di tengah masyarakat sangat meresahkan. Tidak semua fintech yang berada di tengah masyarakat memiliki izin OJK, sampai saat ini hanya 164 fintech yang mengantongi izin OJK, sisanya adalah fintech illegal.

“Yang meresahkan masyarakat itu fintech yang tidak berizin dan tidak terdaftar dan dibuat oleh pihak yang hanya bermodalkan pinjaman uang ke bank. Oleh karena itu kami berpesan kepada masyarakat, jika ingin melakukan pinjaman atau apapun harus melihat terlebih dahulu apakah fintech tersebut terdaftar dan dan berizin di OJK.”

OJK sendiri telah merilis secara resmi nama-nama perusahaan pinjaman online yang terdaftar OJK  di situsnya. Cara lain yang bisa digunakan masyarakat adalah dengan menghubungi kontak OJK di 157.

Sebenarnya memilih untuk meminjam uang dari fintech tak berizin memberikan kerugian tersendiri bagi masyarakat.

Edi menambahkan “Sedangkan untuk fintech lain yang banyak beredar saat ini, kebanyakan mereka sampai mengambil data kontak dari peminjam. Sehingga jika terjadi apa-apa pihak mereka bisa menelepon ke mana saja dan tentunya itu sangat meresahkan. Alhamdulillah, pemerintah dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) telah melakukan tindakan. Akibatnya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ada fintech ilegal yang digrebek kepolisian.”

Karena itu, Edi mengatakan bahwa di tahun 2020, OJK akan tetap melalukan program sosialisasi sekaligus edukasi, dan literasi terkait bank emok dan fintech. Ditambah lagi, saat ini OJK juga sedang melaksanakan sosialisasi mengenai ekonomi syariah.

 

Rekomendasi Perumahan

Promo KPR

Bunga Mulai Dari

1 %

Ajukan sekarang sebelum naik